Pergulatan pemikiran memang selalu mewarnai setiap perjalanan sebuah peradaban. Di setiap jembatan menuju gerbong perubahan, intelektualitas manusia berperan sangat signifikan. Tak berlebihan, jika transformasi dikata sebagai misi dari setiap hempasan pemikiran yang ada. Entah dari peradaban mana, dan di era seperti apa. Kontribusi akumulatif sebuah pemikiran terhadap progresivitas zaman tak bisa disepelekan. Sejarah telah membuktikannya.

Kita mungkin tak akan mengenal peradaban Barat yang sedemikian menghegemoni dunia hingga sampai saat ini, jika perkembangan intelektual tidak mentradisi disana. Begitu juga Iran, revolusi yang terjadi pada 1979 mungkin hanya sebatas ilusi dan tak akan menggemparkan umat manusia di seluruh dunia jika Ali Shariati, Ayatullah Khomeini sebagai “pendekar” intelektual tak mewujud dalam gerakan perubahan revolusi saat itu. Revolusi Marxis di Rusia, Cina dan Kuba tidak akan pernah tercatat dalam peta sejarah, seandainya tokoh seperti Karl Marx dan Friedrich Engels, bukan merupakan jenis manusia unggul-intelektual. Islam, pada abad pertengahan, juga tak bakal diketahui sebagai salah satu bagian penting dalam sejarah peradaban dunia, jika tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Maskawaih, Ibnu Nafis, Ibnu Rusyd dan yang lain, tak pernah lahir sebagai intelektual.

Kemerdekaan Indonesia 1945, bukan merupakan suatu barang yang diterima begitu saja dari langit, melainkan dengan pertarungan dan gesekan kemanusiaan yang berdarah-darah. Ketika bangsa Indonesia sedang menemukan momentum yang sangat strategis untuk mengusir penjajah, rakyat Indonesia bersatu dengan semangat nasionalisme yang tinggi, yang geliatnya mulai dirasakan pada abad delapan belas. Dan tiada lain, para intelektuallah yang menyuntik semangat nasionalisme ketika itu, sehingga mampu memobilisasi rakyat. Perubahan Indonesia dari zaman imperialisme menuju kemerdekaan, tak bisa dilepaskan dari jasa para pahlawan yang merupakan reinterpretasi dari kaum intelektual. Peran para intelektual, sebagai pengawal dalam tataran perubahan adalah niscaya.

Walhasil, keberadaan kaum intelektual digadang-gadang sebagai obat penawar dari ketidaksadaran yang menghimpit setiap keterbelakangan dan keterpurukan sejarah. Merekalah yang bergelut dengan waktu hanya untuk menyadarkan umat manusia dari mimpi semu dan menyesatkan. Disinilah, kemudian arti seorang intelektual dapat diterjemahkan sebagai sekelompok kaum yang membawa visi progresif dengan kualitas keilmuan guna membangkitkan semangat budaya transformatif. Tugasnya tidak berhenti pada perumusan teori, tapi secara pribadi, merealisasikannya dalam tindakan konkret yang efektivitasnya dapat dirasakan langsung secara kolektif. Kemampuan intelektualnya dalam menganalisa, menata dan merumuskan persoalan kemudian diformulasikan dalam tindakan nyata.

Jadi, tugas intelektual adalah selain mengkritisi dan memetakan sebuah masalah, ia juga mampu memberikan solusi. Sebab, ia merupakan aktor langsung dalam rangka merealisasikan solusi yang ditawarkan. Para pejuang kemerdekaan Indonesia adalah artikulasi nyata dari terjemahan makna intelektual tersebut. Mereka, pada saat melawan imperialis-kolonial tidak saja berkoar-koar, gembar-gembor mengkampanyekan slogan-slogan antipenjajah, tapi juga ikut langsung dalam gerakan perlawanan. Bahkan tidak sedikit yang rela melayangkan nyawanya di tengah sengitnya pertempuran. Jiwa mereka benar-benar jiwa yang merakyat. Tak ada ambisi lain kecuali untuk menyingkirkan “anak-anak” kapitalis itu. Pejuang seperti Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Pattimura, Jenderal Sudirman dan yang lainnya, tidak segan-segan untuk berdiri di garda terdepan demi sebuah revolusi: kemerdekaan.

Sepeninggal mereka, bukanlah waktu dimana segala upaya telah selesai dilakukan. Meskipun sudah terbebas dari tangan Belanda, namun revolusi Indonesia pada hakikatnya masih berlanjut, yakni masih berlanjutnya upaya perbaikan struktural secara menyeluruh. Kemerdekaan hanya sebatas awal untuk menuju perubahan yang sesungguhnya.

Menyadari hal itu, intelektual yang lahir pasca kemerdekaan merupakan basis dari misi revolusi yang telah dibuka gerbongnya oleh pejuang di masa kolonial. Bahkan tugas yang diemban lebih berat dari pendahulunya. Secara intelektual, pengorbanannya justru lebih banyak. Sebab, untuk tetap konsisten melakukan gerakan revolusi bukanlah hal yang mudah. Godaan yang ada, karena latar belakang yang terus berubah, kadang menuntut untuk disentuh. Politik merupakan godaan yang terus-menerus merayu. Akhirnya, kreasi inovatif dari gerakan pemikiran yang seharusnya menjadi garapan utamanya, kian mengalami degradasi. Wilayah luasnya dalam gerakan pemikiran terbatasi oleh sekat-sekat politik yang penuh konflik itu. Jalan revolusi yang telah dirintis para pendahulu bangsa, perlahan-lahan tersumbat.

Kaum intelektual yang sudah terlena di gelanggang politik praktis, dikemudian hari masih mempertahankan cita rasa sebagai intelektual dengan terus menebar retorika. Keindahannya dalam menyampaikan gagasan melebihi para politikus di sekitarnya. Sebab, ia memiliki kemampuan untuk meramu dan mengemas sebuah gagasan besar menjadi teori yang sederhana, melingkupi semua dan menarik minat massa. Padahal, sebagaimana dalam tradisi berpolitik, yang disampaikan itu bisa saja hanya “lapisan emas” yang berisi “kerikil” tajam membahayakan. Dalam beretorika, ia bak sastrawan yang tengah membacakan puisi kepada penonton di atas panggung.

Di sini, peran intelektual kembali dipertanyakan. Revitalisasi gerakan pun akhirnya dilakukan. Bahkan ada yang melakukan revitalisasi dengan membentuk aliansi anti-intelektual, hanya karena ingin menarik semangat para intelektual, dan pemikir-pemikir yang sedang terpesona bayangan fatamorgana itu agar kembali ke pangkuan semula: jagat pemikiran. Ikhtiar ini dilakukan demi membudayakan budaya tranformasi tanpa terjerat cengkeraman pragmatisme politik.

Bukan sebuah larangan jika kaum intelektual ikut menyelami samudera politik. Sebab, di situ ia akan memiliki ruang lebih besar untuk “bermain seni dengan segala kemungkinan”. Namun, yang menjadi kekhawatiran adalah bila garapan utamanya terbengkalai. Dalam alam pemikiran, yang harus menjadi motif utama adalah kebenaran. Sedangkan, di jagad politik, kepentingan menjadi yang utama. Terlihat sekali sisi-sisi yang kontradiktif. Kalau yang menjadi kepentingan dalam politik adalah kebenaran, itu bisa diintegrasikan dengan dunia pemikiran. Yang menjadi persoalan, adakah politik yang berciri demikian? Seandainnya ada, itu hanya bisa dibaca dalam kamus. Kepentingan selalu melompati kebenaran. Bahkan, kepentingan dapat diramu menjadi kebenaran.

Dalam kondisi yang demikian, apakah cita-cita revolusi yang telah dimulai pejuang-intelektual pendahulu bangsa akan tetap ada? Perubahan yang terjadi ternyata bukanlah perubahan menuju kemajuan dan kemandirian, tapi menuju keterbelakangan dan kemanjaan. Inikah hasil revolusi yang dicita-citakan para pejuang bangsa kala itu? Hemat penulis, pasca-kemerdekaan, di Indonesia hanya ada satu pemikir nasional berskala internasional yang hingga akhir hidupnya masih tetap dalam jalan intelektual dan “terselamatkan” dari “penjara” politik praktis, yaitu Prof. Dr. Nur Cholish Madjid. Dialah yang dengan gigih meneruskan semangat revolusi dari pendahulunya. Adakah yang akan menapaki jejak selanjutnya? Dan, masihkah revolusi berlanjut?.